Kolaborasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dan KPK dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Pelayanan Publik

KOTA SEMARANG- Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Tengah dan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan koordinasi yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/02/2024).

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari kedua lembaga untuk membahas upaya pencegahan petty corruption dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah.

Baca juga: 4 Jam Pencarian, Seorang Bocah Tenggelam di Embung Akhirnya Ditemukan Tim Sat Samapta dan Polsek Wedarijaksa

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida dalam pertemuan tersebut memaparkan data mengenai sektor pelayanan publik yang paling banyak diadukan masyarakat di tahun 2023, terutama dalam konteks pelayanan pendidikan. 

Selain itu, ia juga menyampaikan titik dan data potensi rawan petty corruption dalam pelayanan pendidikan yang menjadi perhatian serius bagi kedua lembaga.

Baca juga: Ngaku Depresi Seorang Pria WNA Ditangkap Polres Magelang Karena Terbukti Memiliki Puluhan Pil Psikotropika

Farida mengatakan bahwa petty corruption dalam pelayanan publik memiliki dampak signifikan terhadap capaian IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi), karena sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan yang banyak diakses oleh masyarakat.

Tim KPK juga turut menyampaikan adanya penurunan dalam Indeks Persepsi Anti Korupsi pada tahun lalu, menekankan perlunya langkah konkret dan kolaborasi antara KPK dengan Ombudsman RI untuk mencegah maladministrasi dan korupsi yang terjadi dalam pelayanan publik.

Baca juga: Dewan Pers Surati Media Terkait Pemberitaan, Wilson Lalengke: Berhentilah Jadi Backing Penjahat

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Ombudsman RI Jawa Tengah dan KPK telah merencanakan langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, dengan memprioritaskan perhatian kepada pelayanan sektor pendidikan oleh pemerintah daerah.

Kolaborasi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki sistem pelayanan publik dan mencegah praktik korupsi di Jawa Tengah.

Baca juga: Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara

Narahubung: Siti Farida

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi